Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam mengikuti acara Festival Budaya Isang Mulang tahun 2024 menyapu bersih meraih 4 kategori terbaik di lomba tari pesisir. Yaitu Juara 1 Tari Pesisir, Juara Kategorial Penata Tari Terbaik, Musik Terbaik, dan Penata riasan busana Terbaik pada hari selasa (21/05/2024) bertempat di GOR Serbaguna Jl. Tjilik Riwut Palangka Raya. Ini akan menjadi aset ikon pengembangan budaya lokal tari pesisir dalam pengembangan budaya pariwisata Sukamara untuk lebih di kenal seni budaya dan wisatanya.

Untuk itu para pelaku seni di sukamara sudah bisa lebih berkreatif dan berinovasi dalam mencipatkan gerakan untuk di kaloborasikan dengan musik gerak tari dan tata rias busana yang masih dalam bingkai kearifan lokal, sehingga menjadi lebih menarik dan mengangkat Kalteng pada umumnya dan Kabupaten Sukamara pada khususnya agar dikenal oleh masyarakat luas dalam menuju kota wisata mulai dari khas kuliner UMKM dan produk unggulan lainnya beserta cendramata batu kecubung, pesona wisata pantai dan alamnya serta tari seni budaya yang terus dipoles menjadi indah dan mempesona dalam ikatan satu kesatuan yang menjanjikan untuk dikunjungi.

Pj. Bupati Sukamara Dr.H.Kaspinor,SE.,M.Si menyampaikan pada setiap momentum evan-evan pengembangan seni budaya beliau selalu berbicara ”perlunya terus untuk mengasah diri di dalam mengembangakan seni dan budaya untuk mengangkat nama harum Sukamara Kota Permata yang berkilau, dengan penorehan prestasi agar terlihat kilauannya.” Semangat ini sekarang terwujud dengan diraihnya 4 kategori Juara tari pesisir yang dipersembahkan anak-anak muda dari Kabupaten Sukamara. Banyak mimpi-mimpi indah untuk mewujudkan membangun Sukamara sebagai kota permata yang indah, perlu diwujudkan dengan kerja keras kerja nyata semua eleman anak-anak sukamara baik pemerintah dan semua tokoh -tokoh masyarakat.

[Media Center Diskominfosandi]

Sukamara – Pemerintah Kabupaten Sukamara kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih opini Wajar Tampa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Tengah. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut di terima langsung oleh Pj. Bupati Sukamara Dr.H.Kaspinor,SE.,M.Si pada Senin (20/5/2024) di Gedung BPK RI Perwakilan Kalimatan Tengah, Palangka Raya.

Pencapaian opini WTP kali ini menjadi prestasi kedua belas bagi Kabupaten Sukamara yang diraih secara berturut-turut. Pj. Bupati Sukamara Kaspinor mengapresiasi upaya seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian ini. Kaspinor menilai prestasi ini mencerminkan kosistensi dan komitmen Pemkab. Sukamara dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.
”Raih opini WTP yang ke dua belas kali bagi Sukamara ini adalah hasil kerja keras seluruh pihak terkait, saya berterimakasih dan terus berharap dukungan untuk mempertahankan dan meningkatkannya, baik itu dari kalangan ASN, pihak Legislatif maupun masyarakat.” ujarnya.

Kaspinor juga menekankan bahwa hasil ini harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemkab. Sukamara untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. ”Kita harus terus berinovasi dan berupaya menjaga integritas dalam setiap aspek pengelolaan keuangan daerah agar masyarakat dapat merasakan manfaat secara langsung.” tambahnya.

Melalui opini WTP ini, Kaspinor berharap dapat mendorong kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan menjadi pendorong bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di masa mendatang.

[Media Center Diskominfosandi]

Pemkab. Sukamara yang diwakili Asisten II Sekda Sukamara memimpin rapat koordinasi tindak lanjut usulan PPTPKH tahap II pada hari Jumat tanggal (17/05/2024) di Aula Bappeda di hadiri Kepala PUPR beserta jajarannya dan Tim PPTPKH dari OPD terkait, Kecamatan dan Kelurahan/desa.

Pemerintah dalam melaksanakan tindak lanjut dari Penyelesaianan Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) harus melalui 10 alur proses tahapan yang harus diselesaikan yaitu mulai dari mensosialisasikan, pengajuan kelengkapan dokumen oleh Bupati, pembahasan tim inver dalam penetapan lokasi, pelaksanaan inver lapangan tahap I, perumusan usulan rekomendasi dari ketua tim inver, pembahasan tim pelaksanaan PPTPKH Pusat, Persetujuan pola penyelesaian menteri LHK, penataan batas, penerbitan SK Biro Tora dan sampai menuju penerbitan SK Sertifikat oleh ATR/BPN.

Lanjutnya untuk itu perlu adanya Meminta Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa untuk dapat mempercepat penyusunan dokumen kelengkapan Usulan Inventarisasi dan verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan. Pengumpulan data dilakukan setelah proses inventarisasi dan verifikasi tahap awal dilaksanakan dengan perkiraan waktu akhir Bulan Mei 2024. Terkait penguasaan tanah garapan yang telah memenuhi unsur penguasaan lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang berada diluar peta indikatif, agar dapat diinventaris kembali untuk dilakukan pengusulan perubahan peta indikatif sesuai mekanisme Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 pasal 130.

[Media Center Diskominfosandi]