Banyaknya titik kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Sukamara hingga membuat kualitas udara menurun, membuat Pemerintah Kabupaten Sukamara akan menetapkan status darurat karhutla.

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Sukamara, Sutrisno, S.Pd, M.M penetapan status darurat itu sudah melalui proses dan koordinasi dengan pihak kepolisian, dinas terkait serta pihak lainnya. Dengan status darurat itu, maka langkah-langkah akan diambil seperti meningkatkan dan memperbanyak operasi yang dilakukan oleh kepolisian, Satpol PP, Tim Serbu Api (TSA) desa.

“Sebenarnya kegiatan dan operasi itu sudah dilaksanakan, namun dengan status darurat maka lebih ditingkatkan lagi,” jelas Sekda.

Upaya yang dilakukan dengan status darurat adalah dengan mengoptimalkan anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) terkait seperti Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sukamara. Bahkan anggaran juga dioptimalkan hingga ke desa-desa untuk penanggulangan dan penanganan kerhutla tersebut.

“Jangan sampai ada anggaran kegiatan karhutla tidak terpakai dan dikembalikan ke kas daerah, karena kenyataannya kebakaran hutan dan lahan memang ada. Melalui anggaran yang ada dimaksimalkan sesuai dengan pos-pos anggaran SOPD,” tambah Sekda.

Melalu status darurat karhutla, pihaknya juga berharap dapat menekan, mengantisipasi serta penanggulangan karhutla yang masih terjadi. Pihaknya juga berharap dukungan masyarakat untuk bersama-sama mencegah munculnya karhutla di wilayah masing-masing.

” ujar Sekda.

Rombongan jamaah haji asal Kabupaten Sukamara tiba di Sukamara dan disambut langsung oleh Bupati Sukamara, H. Windu Subagio di rumah jabatan, Senin (16/9). Selain didoakan menjadi haji yang mabrur, Bupati juga berharap berkat doa jamaah di Tanah Suci menjadi kebaikan bagi Kabupaten Sukamara.

“Semoga berkat doa para jamaah haji dan kita semua dapat memberikan kebaikan bagi Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah dan Indonesia,” ujar Bupati saat menyambut kedatangan para jamaah yang diantar oleh masing-masing keluarganya itu.

Menurutnya, selama menjalankan ibadah haji banyak pengalaman baru yang didapat oleh para jamaah haji, baik pengalaman dalam beribadah maupun pengalaman saat berinteraksi dengan jamaah haji dari luar selama di kota Mekah dan Madinah. Pengalaman itu akan membawa kesan dan bahan cerita bagi bagi sanak keluarga, sahabat dan teman.

“Dan menjadi ladang amal yang tidak putus apabila pengalaman yang disampaikan adalah hal yang baik dan memberikan dampak positif,” ujar Bupati.

Atas nama pemerintah daerah, lanjutnya, memohon maaf apabila dalam pelayanan jamaah haji dari saat pemberangkatan hingga kedatangan terdapat kekurangan. Ia menegaskan bahwa pelayanan kedepan akan terus ditingkatkan dengan melakukan persiapan yang lebih baik lagi.

Pemerintah Kabupaten Sukamara melakukan penandatanganan kerjasama dengan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, terkait rencana pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di wilayah Sukamara tahun 2020 mendatang. Penandatanganan kerjasama kedua belah pihak itu dilaksanakan di Kantor Bupati Sukamara, Rabu (18/10).

Bupati Sukamara, Windu Subagio menjelaskan sebelum membuat kesepakatan kerjasama, pihak Pemkab Sukamara dengan IAIN Palangka Raya terlebih dahulu melakukan audensi terkait dengan program KKN tersebut.

“Rencana kegiatan KKN tahun 2020, sehingga secara teknis pemerintah daerah akan mengatur lokasi kegiatan menyesuaikan kebutuhan daerah,” terang Bupati.

Bupati berharap kerjasama itu menguntungkan kedua belah pihak, karena Kabupaten Sukamara masih banyak membutuhkan pendampingan-pendampingan seperti dari kegiatan KKN para mahasiswa. Dari kegiatan diharapkan bisa memberikan masukan dan kotribusi positif untuk menunjang pembangunan semua sektor.

Sementara itu, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IANI Palangka Raya, Ajahari menyampaikan bahwa Kabupaten Sukamara merupakan kali pertama akan dilaksanakan KKN oleh IAIN Palangka Raya. KKN mahasiswa tahun 2020 mengikutkan sekitar 150 hingga 200 mahasiswa dan terbagi dalam beberapa kelompok, sehingga 20 desa bisa dijadikan sebagai lokasi kegiatan itu.

SEBANYAK 19 anggota DPRD Sukamara secara resmi dilantik, Senin (19/8) di Gedung DPRD Sukamara. Pengambilan sumpah/janji jabatan dilakukan langsung oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Abu Asidqi Amsya, SH. Sementara 1 anggota atas nama Tetty Indriani akan dilantik menyusul, lantaran sedang menjalani ibadah haji.

Prosesi pelantikan berjalan lancar.  Bupati Sukamara, H. Windu Subagio yang membacakan sambutan Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran mengharapkan melalui peresmian pengangkatan menjadi momentum mengawali kinerja DPRD Kabupaten Sukamara untuk  pengabdian kepada masyarakat, dalam memberikan pelayanan dan menjaga amanah  yang telah diberikan, sekaligus meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah daerah.

“Keberadaan DPRD Kabupaten Sukamara diharapkan mampu mendorong berbagai pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara. Mengingat  tantangan yang dihadapi kedepan tidaklah ringan, berbagai keberhasilan yang telah dicapai harus dipertahankan dan ditingkatkan. DPRD dan kepala daerah adalah mitra dalam melaksanakan berbagai program pembangunan. Kontrol dari DPRD juga sangat diharapkan agar pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan tetap berjalan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” tegas Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran – yang dibacakan oleh Bupati Sukamara.

Sementara itu, Ketua DPRD Sukamara, Eddy Alrusnadi, S.E menyampaikan beberapa poin hasil kegiatan DPRD Sukamara masa jabatan 2014 – 2019. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, telah menghasilkan antara lain keputusan DPRD sebanyak 52 keputusan, meliputi persetujuan Perda, termasuk Perda Inisiatif DPRD sebanyak 22 keputusan. Persetujuan non Perda sebanyak 32 keputusan, keputusan pimpinan DPRD sebanyak 18 keputusan.

“Adapun kegiatan DPRD berupa rapat-rapat tercatat rapat Badan Musyawarah DPRD sebanyak 15 kali. Rapat Badan Anggaran DPRD sebanyak 52 kali. Rapat Komisi I    sebanyak 40 kali, Komisi II sebanyak 38 kali, Komisi III  sebanyak 32 kali. Demikian pula telah melakukan fungsinya sebagai penampung aspirasi, dengan menerima kunjungan dan penyampaian aspirasi dari masyarakat,” terangnya.

Sedangkan Ketua Sementara DPRD Sukamara, Deni Khaidir yang memberikan sambutan menyampaikan anggota DPRD Sukamara yang diambil sumpah/janji seyogyanya berjumlah 20 orang, namun ada 1 anggota atas nama Tetty Indriani yang berhalangan hadir dan tidak bisa mengikuti prosesi pelantikan dikarenakan yang bersangkutan sedang melaksanakan ibadah haji. Untuk itu sesuai ketentuan pasal 28 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan DPRD.

“Berkaitan dengan hal tersebut, maka saudara Tetty Indriani akan melakukan pengucapan sumpah/janji setelah tiba di tanah air dan kembali ke Sukamara, yang dipandu oleh pimpinan DPRD definitif,” terangnya.

KEBIJAKAN Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 resmi disepakati dan ditandatangani oleh pihak pemerintah daerah bersama DPRD Sukamara, Rabu (31/7). Nilai pagu anggaran dalam kesepakatan tersebut sebesar Rp 747 Miliar lebih.

“Sebelum nota kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 ini ditandatangani, telah dilaksanakan pembahasan antara Badan Anggaran Legislatif dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sukamara,” jelas Wakil Bupati Sukamara, H. Ahmadi, SH saat memberikan sambutan.

Dijelaskan bahwa APBD Perubahan sebagai instrumen kebijakan fiskal harus kita arahkan untuk memecahkan masalah dan menjawab isu-isu strategis yang akan kita hadapi kedepan, utamanya dalam mendekatkan tercapainya sasaran-sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

“Setelah penandatanganan nota kesepakatan ini, seluruh SKPD akan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan, berdasarkan surat edaran Bupati Sukamara yang akan diterbitkan, perihal pedoman penyusunan RKA Perubahan SKPD Tahun Anggaran 2019,” tambah Wabup.