Generasi Muda Diminta Tingkatkan Wawasan Kebangsaan

/0 Comments/in , , , , /by

Pemerintah Kabupaten Sukamara menggelar apel peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2019 di halaman Kantor Bupati Sukamara, Rabu (1/10). Peringatan itu diharapkan tidak hanya menjadi acara seremonial saja, namun bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan pendidikan dan wawasan kebangsaan.

Wakil Bupati Sukamara, H. Ahmadi, S.H yang menjadi inspektur upacara usai apel menyatakan bahwa seluruh lapisan masyarakat terutama generasi muda harus mampu meningkatkan wawasan kebangsaan. Terutama dalam pengamalan Pancasila  sebagai dasar NKRI. Pancasila merupakan dasar negara yang kokoh dan terbaik.

“Jangan sampai terprovokasi, mudah diadu domba dan dipecahbelah dari orang yang ingin merubah ideologi Pancasila,” ujar Wabup.

Selain itu rasa persatuan dan kebersamaan berdasarkan empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tungal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) perlu lebih ditingkatkan.

“Ideologi Pancasila merupakan yang terbaik sehingga menjadi contoh bagi negara-negara lain. Pancasila dan NKRI adalah harga mati,” tegas Wabup.

Dengan keberagaman yang ada di Indonesia baik suku agama dapat selalu rukun, damai dan utuh dalam bingkai NKRI dengan toleransi yang tinggi sehingga harus tetap terjaga. Dirinya juga mengingatkan agar masyarakat tak mudah terprovokasi dengan kondisi dan isu yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

Pemda Petakan dan Kembangkan Potensi Wilayah

/0 Comments/in , , , , /by

Melalui rapat penanggulangan kemiskinan, Selasa (24/9), maka Pemerintah Kabupaten Sukamara akan merumuskan program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dengan menyesuaikan kondisi dan potensi wilayah masing-masing.

Bupati Sukamara, H. Windu Subagio mengatakan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan perlu dukungan semua pihak dengan ditunjang program-program yang ada di dinas dan instansi pemerintah seperti Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian. Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Dinas Perikanan, Dinas Koperasi, UKM Dan Perdagangan dan instansi lainnya.

“Contohnya untuk wilayah pesisir seperti Kecamatan Pantai Lunci dan Jelai kita perlu galakan program bagi masyarakat seperti sektor perikanan, pertanian dan peternakan, begitu juga untuk wilayah Kecamatan Balai Riam dan Permata Kecubung untuk program perkebunan, pertanian dan lainnya serta Kecamatan Sukamara program Usaha Kecil Masyarakat,” kata Bupati.

Menurut Bupati bahwa yang diperlukan bagi upaya penanggulangan kemiskinan adalah fokus dalam pelaksanaan mengingat kategori penduduk sudah jelas data serta alamatnya sehingga program apa yang akan harus diterapkan sehingga bisa betul-betul bermanfaat untuk mengurangi kemiskinan

“Setiap wilayah di Kabupaten Sukamara memiliki potensi dan sumber daya yang berbeda maka kita juga berupaya melakanakan kegiatan sesuai dengan karakteristik daerah tersebut dalam upaya menanggulangi kemiskinan ini,” terang Bupati.

Selain itu Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) daerah juga harus berfungsi sebagai forum lintas pelaku dan mampu memfasilitasi unsur stake holders  yang mempunyai kepentingan dan berusaha menanggulangi kemiskinan secara bersama-sama dengan tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan menurunkan populasi penduduk miskin secara signifikan.

“Maka perlu ditingkatkan komitmen bersama untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui peran dan tanggung jawab tim yang dibentuk,” tandas Bupati.

Bappeda Gelar Sosialisasi Penyusunan Dokumen SSK

/0 Comments/in , , , /by

Pemerintah daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sukamara menggelar Sosialisasi Penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Sukamara tahun 2020 dan Pelatihan Aplikasi Nawasis (National Water Sanitation Information Services). Melalui sosialisasi itu diharapkan dapat mewakili kondisi riil di bidang sanitasi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sukamara, H. Sutrisno, S.Pd, MM saat membuka kegiatan menegaskan melalui penyusunan dokumen SSK diharapkan dapat mewakili kondisi riil di bidang sanitasi, sehingga dapat diketahui teknologi maupun sistem manajemen dan infrastruktur yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan sanitasi di wilayah Kabupaten Sukamara.

“Dengan adanya kegiatan ini maka yang harus menjadi perhatian bersama adalah tim koordinasi percepatan pembangunan sanitasi permukiman Kabupaten Sukamara agar melakukan pengawalan program sanitasi pada musrenbang desa atau kelurahan, kecamatan,  kabupaten, musrenbang provinsi dan  nasional,” tambah Sekda.

Lebih jauh disampaikan bahwa tahun 2020 adalah tahun terakhir pelaksanaan SSK Sukamara Tahun 2016 – 2020, maka ia menginstruksikan kepada tim koordinasi percepatan pembangunan sanitasi permukiman Kabupaten Sukamara agar segera merencanakan penyusunan dokumen SSK tahun 2021-2025 yang akan dimulai dilaksanakan tahun 2020.

“Selanjutnya program dan kegiatan sanitasi dalam dokumen SSK harus masuk dalam dokumen perencanaan daerah dan diimplementasikan dalam dokumen penganggaran. Berkenaan dengan pemanfaatan Nawasis, perangkat daerah terkait agar segera melakukan input dan update data kondisi riil sanitasi di Web Nawasis,” tandas Sekda.

BNK Berikan Penyuluhan Bahaya Narkoba Kepada Pelajar

/0 Comments/in , , , , /by

Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Sukamara menggelar kegiatan Penyuluhan Bahaya Narkoba kepada para pelajar tingkat SMP hingga SMA sederajat, Minggu (22/9). Menarik minat para pelajar, pihak BNK Sukamara menghadirkan Danar and The Blangkon sebagai nara sumber.

Bupati Sukamara H.. Windu Subagio yang turut hadir menjadi nara sumber mengatakan bahwa penyuluhan bahaya narkoba dengan metode penyampaian materi diharapkan mampu dicerna dengan baik oleh para peserta. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba akan terus ditingkatkan dengan menggali kreatifitas dan konsep yang tepat sehingga manfaat kegiatan bisa lebih maksimal.

“Setiap kegiatan yang dilaksanakan akan dievaluasi.demi meningkatkan kreatifitas kegiatan agar mudah dipahami dan memberikan nilai postif bagi generasi muda,” ujar Bupati.

Diharapkan dari kegiatan penyuluhan tentang bahaya Narkoba yang diikuti ratusan pelajar dari tingkat SMP sampai dengan SMA dan SMK yang ada ini bisa menjadi sarana yang baik dalam meningkatkan pengetahuan mereka tentang apabila sudah terjerumus dalam penyalahgunaan Narkoba.

“Dengan metode menyenangkan mereka menjadi tidak bosan mengikuti penyuluhan yang disampaikan oleh narasumber. Mereka bisa berhibur sambil menambah pengetahuan yang positif,” tukas Bupati.

Pemkab dan DPRD Berikan Dukungan Pembentukan Provinsi Kotawaringin

/0 Comments/in , , /by

Rencana pembentukan Provinsi Kotawaringin mendapatkan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Sukamara dan DPRD Sukamara. Dukungan itu diwujudkan dalam penandatangan bersama oleh pemerintah daerah yang diwakili oleh Wakil Bupati Sukamara H. Ahmadi, S.H dan Ketua DPRD Sukamara Deni Khaidir dalam sidang paripurna di DPRD Sukamara. Dukungan itu diserahkan kepada Ketua Daerah Presidium Persiapan Pemekaran Kotawaringin (DP2K) Sukamara  Damanhuri.

Wakil Bupati Sukamara H. Ahmadi, S.H menegaskan bahwa pemerintah daerah menyambut baik pembentukan Provinsi Kotawaringin dan sudah diwujudkan dalam bentuk penandatangan SK bersama antara Pemkab Sukamara dan DPRD Sukamara. Menurutnya hal itu dilaksanakan agar mempercepat proses dan upaya bersama dengan kabupaten lainnya di wilayah Kotawaringin dalam upaya pemekaran Provinsi Kotawaringin.

SK tersebut selanjutnya akan dibawa kepada Pemerintah Provinsi Kalteng dan DPRD Provinsi Kalteng yang juga bersamaan dengan kabupaten lainnya. Dirinya berharap agar pemekaran Provinsi Kotawaringin dapat segera terwujud untuk kemajuan daerah. “Kita doakan semoga cepat terwujud karena tujuannya untuk kemajuan bersama,” tukas Bupati.

Sementara, Ketua DP2K Sukamara Damanhuri mengatakan bahwa pihaknya bertugas meminta persetujuan dari pemerintah daerah dan DPRD Sukamara. Mandat itupun sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan harapan. Dirinya optimis bahwa pemekaran Provinsi Kotawaringin akan segera terwujud dengan dukungan semua pihak.

“DP2K Sukamara didalamnya terdiri dari beberapa unsur masyarakat juga akan melakukan sosialisasi ke semua kecamatan hingga desa,” tandas mantan wakil ketua DPRD Sukamara ini.

Pemkab Sukamara Gelar Sunatan Massal Gratis

/0 Comments/in , , , , /by

Sebanyak 37 anak dari keluarga tidak mampu mengikuti kegiatan sunatan massal yang digelar Pemerintah Kabupaten Sukamara, Kamis (26/9) di Gedung Gawi Barinjam. Selain sunatan massal, peserta juga diberikan bingkisan sebagai salah satu menarik minat anak-anak ikut serta.

Wakil Bupati Sukamara, H. Ahmadi, S.H yang membuka kegiatan menegaskan bahwa sunatan massal mengandung aspek rohani yang merupakan pengamalan dari nilai-nilai agama, aspek sosial ekonomi yaitu membantu meringankan beban masyarakat yang tidak mampu. Serta aspek kesehatan sebagai upaya peningkatan kesehatan terhadap anak–anak. Sunatan massal juga secara langsung menananamkan pesan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan sejak usia dini.

“Mudah-mudahan anak yang baru dikhitankan menjadi anak soleh, taat kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya dan berguna bagi nusa, bangsa dan agama,” harap Wabup.

Sementara itu, Ketua Panitia, Drs. Wariyanto menyampaikan bahwa sunatan massal yang dilaksanakan bertujuan membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar bisa melaksanakan khitan bagi anak-anaknya. Jika dilaksanakan sendiri maka biaya yang harus dikeluarkan cukup besar. Kedepan, agecda yang sama bisa dilaksanakan di kecamatan lainnya di luar Kecamatan Sukamara.

“Sehingga bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat di wilayah Kabupaten Sukamara,” tukas Drs. Wariyanto.

PERINGATAN Hari Olahraga Nasional (Haornas) tahun 2019.

/0 Comments/in , , , /by

Peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) tahun 2019 di Kabupaten Sukamara digelar upacara peringatan dan dirangkai dengan berbagai lomba olahraga bagi kalangan pelajar dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan pemerintahan setempat

Wakil Bupati Sukamara, H. Ahmadi, S.H mengatakan bahwa peringatan Haornas kali ini yang paling utama adalah untuk menjalin silaturahmi antara seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Sukamara baik antara stakeholder yang ada hingga masyarakat lainnya

“Olahraga ini bisa menjadi alat pemersatu antara sesama, antara nusa dan bangsa hingga antar negara termasuk kita disini,” kata H.  Ahmadi, S.H.

Melalui olahraga yang dilaksanakan pada peringatan Haronas ini juga dapat menjadi ajang untuk meningkatkan kesegaran dan kebugaran dimana dengan rutinitas dan kesibukan yang dijalani oleh ASN sehari-hari dengan kegiatan olahraga maka akan membuat lebih rilek

“Apalagi tadi ada permainan olahraga tradisonal yang dimainkan sehingga kita bisa bernostalgia dengan olahraga jaman dahulu ini, jadi jnilah momentum nya kita mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga,” ucap H. Ahmadi, S.H.

Kedepan pemerintah daerah juga mengarahkan kegiatan olahraga ini dengan memberikan kemudahan tempat untuk berolahraga seperti dilapangan Koramil ataupun lapangan mini dengan melakukan penataan

“Silahkan masyarakat untuk berolahraga dilokasi-lokasi yang ada baik itu pada saat kegiatan Car Free Day atau kegiatan-kegiatan lainnya,” ujar H. Ahmadi, S.H.

Kampanyekan Cegah Stunting, Dinkes Gelar LBI 2019

/0 Comments/in , , , /by

KEGIATAN Lomba Balita Indonesia (LBI) Tahun 2019 digelar oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Sukamara diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku ibu dalam melaksanakan asuhan terhadap balita sehingga mencegah terjadinya stunting.

Bupati Sukamara, H. Windu Subagio mengatakan bahwa melalui tema LBI tahun ini sangat relevansi dalam upaya penurunan stunting. Prevalensi balita  stunting di Indonesia masih tinggi, yakni 30,8 persen diatas batasan yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 20 persen.

Target nasional 28 persen , sedangkan prevalensi balita stunting untuk Kabupaten Sukamara berdasarkan Riskesdas Tahun 2018  adalah sebesar 23,7 persen dan untuk Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar 34 persen.

“Meski Kabupaten Sukamara merupakan paling terendah di Kalimantan Tengah, namun masih diatas angka yang ditetapkan oleh WHO,” tukas H. Windu Subagio.

Sementara itu, Plt Ka. Dinkes Sukamara, Amir Sapiyudin, S.AP menjelaskan tujuan dari LBI adalah memotivasi ibu bayi dan balita dalam memelihara kesehatan anak dengan lebih baik sesuai dengan norma kesehatan dan meningkatkan kepedulian keluarga terhadap kesehatan bayi.

“Adapun katagori untuk LBI adalah Balita katagori umur 6 sampai dengan 24 bulan, dan juga katagori balita umur 2 tahun sampai 5 tahun,” tukas Amir Sapiyudin, S.AP.

HET LPG 3 Kg Telah Diterbitkan, Tertinggi di Kecamatan Jelai

/0 Comments/in , , , /by

Gubernur Kalimantan Tengah telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) terkait harga eceran tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) ukuran 3 Kg bersubsidi di wilayah Kabupaten Sukamara. Dalam SK tersebut HET diatur untuk agen dan pangkalan serta ditentukan per kecamatan dengan besaran termasuk komponen ongkos angkut serta keuntungan.

Asisten I Pemerintahan dan Kesra Pemkab Sukamara, Drs. Wariyanto menjelaskan bahwa HET itu sesuai dengan kesepakatan bersama dan diusulkan kepada Gubernur. Disebutkan dalam SK, HET per tabung untuk wilayah Kecamatan Sukamara tingkat agen sebesar Rp Rp 15.250 dan pangkalan Rp 25.250. Di Kecamatan Pantai Lunci tingkat agen sebesar Rp 15.250 dan pangkalan Rp 27.250.

Sementara HET di Kecamatan Jelai ditingkat agen sebesar Rp 15.250 dan pangkalan Rp 29.250. Di Kecamatan Permata Kecubung, HET yang berlaku ditingkat agen Rp 15.250 sedangkan pangkalan Rp 25.250. Terakhir di Kecamatan Balai Riam diberlakukan HET tingkat agen sebesar Rp 15.250 dan tingkat pangkalan Rp 25.250.

Dalam SK tersebut juga disebutkan komponen HET yakni ongkos angkut ke pangkalan dan keuntungan. Ongkos angkut berkisar Rp 7.000 hingga Rp 9.000, sedangkan keuntungan pangkalan berkisar Rp 3.000 hingga 5.000 per tabung.

Dijelaskan, sementara di wilayah desa yang belum ada atau jauh dari pangkalan, maka pihak pangkalan diberikan diskresi kepada pangkalan menjual ke toko atau pengecer di desa itu. Harga menyesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing. Namun jika sudah ada pangkalan, maka pangkalan tidak diperkenankan menjual kepada toko atau pengecer.

“Pertimbangan kondisi wilayah serta jangkauan masyarakat, maka diberikan diskresi. Namun pelaksanaan-nya akan dipantau,” jelas Drs. Wariyanto, seraya berharap HET yang sudah diberlakukan itu dapat dijalankan oleh semua pihak.

Pegawai dan Orang Kaya Dilarang Pakai LPG Bersubsidi

/0 Comments/in , , , /by

Bupati Sukamara mengeluarkan surat edaran melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Sukamara menggunakan gas LPG ukuran 3 Kilogram bersubsidi. Surat edaran tersebut disebarluaskan kepada masyarakat melalui pangkalan gas LPG di Kabupaten Sukamara.

“Surat edaran tersebut mulai disampaikan ke pangkalan-pangkalan di dalam kota Sukamara, selanjutnya hingga pangkalan yang ada di kecamatan lainnya,” jelas Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Setda Sukamara, Arbain, S.E.

Dalam surat edaran Bupati Sukamara Nomor 800/289/Setda tentang Penggunaan Liquefied Pertoleum Gas (LPG) tabung ukuran 3 Kilogram bersubsidi itu, tidak saja secara tegas melarang ASN menggunakan LPG 3 Kg, tetapi juga melarang anggota TNI dan Polri, pegawai BUMN dan BUMD, para pelaku usaha selain usaha mikro yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 Juta yang tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 Juta.

Selain itu seluruh masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih dari Rp 1,5 Juta per bulan dan tidak mempunyai surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa untuk tidak menggunakan LPG gas 3 Kilogram bersubsidi.