Sukamara (17/2), Bupati Sukamara telah mengukuhkan Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Sukamara periode 2020 s/d 2022. Pada kesempatan ini pengukuhan disaksikan langsung oleh Wakil Ketua DRD Provinsi Kalimantan Tengah Dr. H. Suriansyah Murhaini, SH.MH.

Bupati Sukamara yang juga sebagai Penasehat DRD Kabupaten Sukamara dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sukamara mendukung penuh pembentukan DRD karena sejalan dengan RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023, serta sebagaimana yang diamanatkan Undang-UndangNomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Masih dalam sambutannya, Bupati Sukamara menekankan pada peran strategis DRD untuk membantu Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan strategis ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kebutuhan pembangunan daerah serta memecahkan masalah-masalah aktual, mampu menjadi forum komunikasi dan koordinasi yang dapat menciptakan sinergitas antara birokrat, akademisi, serta masyarakat dalam menentukan arah pembangunan melalui kajian ilmiah bersama yang implementatif, transfer pengetahuan, dan kolaborasi kemampuan dari latar belakang keilmuan dan pengetahuan yang berbeda, juga dapat menjalankan peran dalam beragam riset teknis demi optimalisasi potensi daerah.

Pada akhir sambutannya, Bupati Sukamara mengucapkan terimakasih kepada anggota DRD Kabupaten Sukamara yang rela meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk bersama-sama dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Sukamara membangun Kabupaten Sukamara yang Sejahtera, Maju, dan Bermartabat.

 

Melalui rapat penanggulangan kemiskinan, Selasa (24/9), maka Pemerintah Kabupaten Sukamara akan merumuskan program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dengan menyesuaikan kondisi dan potensi wilayah masing-masing.

Bupati Sukamara, H. Windu Subagio mengatakan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan perlu dukungan semua pihak dengan ditunjang program-program yang ada di dinas dan instansi pemerintah seperti Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian. Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Dinas Perikanan, Dinas Koperasi, UKM Dan Perdagangan dan instansi lainnya.

“Contohnya untuk wilayah pesisir seperti Kecamatan Pantai Lunci dan Jelai kita perlu galakan program bagi masyarakat seperti sektor perikanan, pertanian dan peternakan, begitu juga untuk wilayah Kecamatan Balai Riam dan Permata Kecubung untuk program perkebunan, pertanian dan lainnya serta Kecamatan Sukamara program Usaha Kecil Masyarakat,” kata Bupati.

Menurut Bupati bahwa yang diperlukan bagi upaya penanggulangan kemiskinan adalah fokus dalam pelaksanaan mengingat kategori penduduk sudah jelas data serta alamatnya sehingga program apa yang akan harus diterapkan sehingga bisa betul-betul bermanfaat untuk mengurangi kemiskinan

“Setiap wilayah di Kabupaten Sukamara memiliki potensi dan sumber daya yang berbeda maka kita juga berupaya melakanakan kegiatan sesuai dengan karakteristik daerah tersebut dalam upaya menanggulangi kemiskinan ini,” terang Bupati.

Selain itu Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) daerah juga harus berfungsi sebagai forum lintas pelaku dan mampu memfasilitasi unsur stake holders  yang mempunyai kepentingan dan berusaha menanggulangi kemiskinan secara bersama-sama dengan tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan menurunkan populasi penduduk miskin secara signifikan.

“Maka perlu ditingkatkan komitmen bersama untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui peran dan tanggung jawab tim yang dibentuk,” tandas Bupati.