Pemerintah Kabupaten Sukamara yang diwakili Sekda Kabupaten Sukamara membuka acara bimbingan teknis (Bimtek) System Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi pada hari Selasa tanggal (25/06/2024) di aula kantor DPKAD, dihadiri Narasumber BPKP Perwakilan Prov. Kalteng, Staf Ahli Bupati Sukamara, Asisten Sekda Sukamara, Kepala OPD Sukamara, Camat se Kabupaten Sukamara, dan tamu undangan.

Pekab. Sukamara mengapresiasi terselenggaranya bimtek sebagai upaya dan komitmen pemerintah untuk pemberantasan dan pencegahan korupsi melalui SPIP dilingkungan Pemerintah Sukamara. Tingginya pengawasan publik atas kinerja pemerintah di era informasi memberikan tekanan bagi pemerintah untuk mampu menghasilkan program dan kegiatan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Mengakibatkan tingginya kebutuhan pemerintah dalam sistem pengendalian dalam pencapaian tujuan melalui perencanaan dan proses pelaksanaan yang berkualitas.

Lanjutnya karena korupsi merupakan sebuah tindak pidana yang merugikan negara. Untuk itu pemerintah pusat dan daerah berupaya untuk melakukan pencegahan dengan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, SPIP merupakan sistem pengendalian yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah. Dimana Pemerintah Sukamara menerapkan berdasarkan Perbup sukamara nomor 5 tahun 2011 tentang penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan pemerintah kabupaten sukamara berdasarkan tindak lanjut dari Permen no 60 tahun 2008. Maka penerapan SPIP tentunya harus berorientasi pada hasil dan mampu memberikan manfaat lengkap dalam melakukan perbaikan yang bermuara pada kinerja yang lebih berkualitas.

[Media Center Diskominfosandi]

Pj. Bupati Sukamara Dr.H.Kaspinor,SE.,M.Si melakukan dialog dengan pihak Polnep PSDKU dan Mahasiswa pada hari Jum’at tanggal (14/06/2024) di Aula BPG Sukamara di hadiri Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan, Penanggungjawab Hibah PSDKU Polnep Sukamara, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Para Dosen, dan mahasiswa.

Dalam sambutannya Pj. Bupati Sukamara menyampaikan pesan nilai-nilai sosial kultur budaya, nilai-nilai moral etika budaya, dan etika pergaulan dalam memberikan motivasi kepada mahasiswa serta berbagi pengalaman. Bagaimana seorang mahasiswa bersikap dan mengedepankan kepentingan bersama dari kepentingan pribadi, serta selalu berpikir kritis dalam menyikapi segala permasalahan. Dengan memberikan contoh-contoh segala tujuan mulia keberhasilan beliau dalam meraih dan membangun jati diri dengan sebuah kejujuran sebagai cerminan pribadi diri.

Lanjutnya Beliau juga menyinggung masalah pengembangan kampus Polnep dari sumber daya manusianya serta pembangunan sarana dan prasarananya sampai kepada pendanaan kampus polnep. Disamping itu juga adanya interaktif dialog Pj. Bupati dengan mahasiswa, berkomunikasi membahas tentang tujuan-tujuan mulia yang harus dikembangkan di dalam mengukir meraih sebuah prestasi yang menjadi kebanggaan baik keluarga, kampus dan pemerintah daerah. Dan nantinya ilmu yang didapat bisa dikembangkan untuk pembangunan Pemerintah Kabupaten Sukamara sebagai generasi penerus pembangunan dalam membangun sebuah peradaban masa akan datang.

[Media Center Diskominfosandi]

Pj. Bupati Sukamara Dr.H.Kaspinor,SE.,M.Si memimpin rapat koordinasi gugus tugas reforma agraria pada hari Selasa tanggal (11/06/2023) di aula Bappeda Sukamara di hadiri Forkopimda Sukamara, Staf Ahli Bupati Sukamara, Asisten Sekda Sukamara, Kepala OPD Sukamara, Gugus Tugas Reforma Sukamara, Kepala Satuan Pengelola Hutan Produksi Sukamara-Lamandau dan tamu undangan.
Dalam sambutannya Kaspinor menyampaikan rapat koordinasi GTRA ini yang mengusung tema “sinergitas tim gugus tugas reforma agraria dalam mewujudkan penataan aset dan penataan akses yang efektif dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat”. Dalam Peraturan Presiden nomor 62 tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaaan reforma agrarian bertujuan mengakselerasi penyelesaian persoalan-persoalan krusial seperti kebutuhan atas berbagai masalah lahan transmigrasi, stagnasi capaian lahan masyarakat dalam kawasan hutan, konflik antar masyarakat dengan perusahaan baik swasta maupun BUMN, persoalan lahan untuk pangan, ketimpangan penguasaan lahan, dan yang juga menjadi pemeran persoalan kelembagaan (gugus tugas reforma agraria) yang belum menjadi pemeran utama di dalam isu reforma agraria, baik penataan aset di daerah maupun akses reforma untuk meningkatkan kesejahteraan.

Lanjut beliau menyampaikan bahwa peraturan tersebut memandatkan persoalan sebagai bentuk dukungan kelembagaan pusat agar pemerintah daerah lebih banyak memainkan peran strategis dengan memasukan agenda-agenda utama untuk membangun wilayah.

Dengan percepatan pelaksanaan reforma agraria, gugus tugas reforma agraria (GTRA) dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor untuk mendukung percepatan pelaksanaan program strategis nasional reforma agraria. program tersebut dilaksanakan melalui penataan aset dan penataan akses yang memerlukan kerjasama semua stakeholder untuk dapat menumbuhkan potensi yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kabupaten sukamara.

[Media Center Diskominfosandi]