KEGIATAN Lomba Balita Indonesia (LBI) Tahun 2019 digelar oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Sukamara diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku ibu dalam melaksanakan asuhan terhadap balita sehingga mencegah terjadinya stunting.

Bupati Sukamara, H. Windu Subagio mengatakan bahwa melalui tema LBI tahun ini sangat relevansi dalam upaya penurunan stunting. Prevalensi balita  stunting di Indonesia masih tinggi, yakni 30,8 persen diatas batasan yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 20 persen.

Target nasional 28 persen , sedangkan prevalensi balita stunting untuk Kabupaten Sukamara berdasarkan Riskesdas Tahun 2018  adalah sebesar 23,7 persen dan untuk Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar 34 persen.

“Meski Kabupaten Sukamara merupakan paling terendah di Kalimantan Tengah, namun masih diatas angka yang ditetapkan oleh WHO,” tukas H. Windu Subagio.

Sementara itu, Plt Ka. Dinkes Sukamara, Amir Sapiyudin, S.AP menjelaskan tujuan dari LBI adalah memotivasi ibu bayi dan balita dalam memelihara kesehatan anak dengan lebih baik sesuai dengan norma kesehatan dan meningkatkan kepedulian keluarga terhadap kesehatan bayi.

“Adapun katagori untuk LBI adalah Balita katagori umur 6 sampai dengan 24 bulan, dan juga katagori balita umur 2 tahun sampai 5 tahun,” tukas Amir Sapiyudin, S.AP.

Bupati Sukamara mengeluarkan surat edaran melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Sukamara menggunakan gas LPG ukuran 3 Kilogram bersubsidi. Surat edaran tersebut disebarluaskan kepada masyarakat melalui pangkalan gas LPG di Kabupaten Sukamara.

“Surat edaran tersebut mulai disampaikan ke pangkalan-pangkalan di dalam kota Sukamara, selanjutnya hingga pangkalan yang ada di kecamatan lainnya,” jelas Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Setda Sukamara, Arbain, S.E.

Dalam surat edaran Bupati Sukamara Nomor 800/289/Setda tentang Penggunaan Liquefied Pertoleum Gas (LPG) tabung ukuran 3 Kilogram bersubsidi itu, tidak saja secara tegas melarang ASN menggunakan LPG 3 Kg, tetapi juga melarang anggota TNI dan Polri, pegawai BUMN dan BUMD, para pelaku usaha selain usaha mikro yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 Juta yang tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 Juta.

Selain itu seluruh masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih dari Rp 1,5 Juta per bulan dan tidak mempunyai surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa untuk tidak menggunakan LPG gas 3 Kilogram bersubsidi.

Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Sukamara menerima bantuan masker dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Sukamara. Sebanyak 1100 masker itu rencananya akan dibagikan gratis kepada masyarakat. Penyerahan bantuan itu dilakukan secara simbolis oleh Bupati Sukamara kepada Ketua PMI Sukamara.

Menurut Ketua PMI Sukamara Yan Suharyono, S.H, masker yang diberikan oleh Dinkes itu akan dibagikan kepada masyarakat di jalan-jalan. Dengan dibagikannya masker diharapkan bisa membantu menjaga kesehatan masyarakat disaat banyaknya asap akibat karhutla.

“Kondisi udara memang kurang sehat. Sebaiknya masyarakat selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, apalagi keluar saat malam hari,” ujar Yan Suharyono. S.H.

Yan juga mengingatkan agar warga tidak melakukan pembakaran di pekarangan rumah dan kebun, karena jika tidak dalam pengawasan maka bisa meluas. Pihaknya berharap masyarakat bersama-sama turut menjaga jangan sampai terjadi karhutla di wilayah masing-masing.

“Mari bersama-sama menjaga lingkungan agar kerusakan yang terjadi akibat kebakaran tidak meluas,” tukas Yan Suharyono, S.H.

Pemerintah Kabupaten Sukamara melakukan penandatanganan kerjasama dengan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, terkait rencana pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di wilayah Sukamara tahun 2020 mendatang. Penandatanganan kerjasama kedua belah pihak itu dilaksanakan di Kantor Bupati Sukamara, Rabu (18/10).

Bupati Sukamara, Windu Subagio menjelaskan sebelum membuat kesepakatan kerjasama, pihak Pemkab Sukamara dengan IAIN Palangka Raya terlebih dahulu melakukan audensi terkait dengan program KKN tersebut.

“Rencana kegiatan KKN tahun 2020, sehingga secara teknis pemerintah daerah akan mengatur lokasi kegiatan menyesuaikan kebutuhan daerah,” terang Bupati.

Bupati berharap kerjasama itu menguntungkan kedua belah pihak, karena Kabupaten Sukamara masih banyak membutuhkan pendampingan-pendampingan seperti dari kegiatan KKN para mahasiswa. Dari kegiatan diharapkan bisa memberikan masukan dan kotribusi positif untuk menunjang pembangunan semua sektor.

Sementara itu, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IANI Palangka Raya, Ajahari menyampaikan bahwa Kabupaten Sukamara merupakan kali pertama akan dilaksanakan KKN oleh IAIN Palangka Raya. KKN mahasiswa tahun 2020 mengikutkan sekitar 150 hingga 200 mahasiswa dan terbagi dalam beberapa kelompok, sehingga 20 desa bisa dijadikan sebagai lokasi kegiatan itu.