Pj. Bupati Sukamara Dr.H.Kaspinor,SE.,M.Si bersama perwakilan Bank Indonesia Palangka Raya melakukan launching sistem pembayaran pajak daerah melalui virtual account pada aplikasi e-pajak dan Audiensi Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) pada hari Selasa (26/03/2024) di Aula Kantor Bupati Sukamara. Dihadiri Sekretaris Daerah Sukamara, Deputi perwakilan Bank Indonesia Palangka Raya beserta Tim, Staf Ahli Bupati Sukamara, Asisten Sekretaris Daerah Sukamara, Kepala OPD Sukamara, Camat, Pimpinan Bank Kalteng, BRI, BNI. Mandiri dan tamu undangan.

Dalam sambutannya Pj. Bupati Sukamara menyampaikan Pengaturan elektronifikasi transaksi Pemda diawali dengan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) diinisiasi oleh Bank Indonesia bersama pemerintah pada tahun 2014 dalam rangka menciptakan cashless society (masyarakat tanpa uang tunai). Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) adalah merupakan sebuah sistem jariangan elekttronifikasi dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Kemudian beliau mengatakan dampak dari program elektronifikasi transaksi keuangan Pemda tersebut antara lain perbaikan tata kelola keuangan pemerintah daerah tercermin pada penyediaan proses administrasi lebih sederhana, memiliki akses yang luas, mampu mencatat seluruh transaksi, meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan, dan mendukung perencanaan ekonomi yang lebih akurat. Termasuk dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menyediakan berbagai kanal pembayaran untuk mempermudah penerimaan pendapatan secara nontunai yang bersumber dari pembayaran pajak maupun retribusi.

Lanjutnya, beliau menyampaikan Salah satu upaya Pemerintah saat ini melakukan launching kerjasama pembayaran pajak daerah dengan Piha Bank BNI Cabang Pangkalan bun dengan melalui penggunaan virtual account yang nantinya akan lebih mempermudah wajib pajak bagi masyarakat Sukamara dalam melakukan pembayaran pajak dan retribusi daerahnya.

[Media Center Diskominfosandi]

Pj. Bupati Sukamara Dr.H.Kaspinor,SE.,M.Si melaksanakan peninjauan panen gabah pada hari Minggu (24/03/2024) di lokasi Pertanian Sungai Pasir yang dihadiri oleh kelompok tani Desa Sungai Pasir.
Dalam kesempatan melaksanakan peninjauan panen gabah ini Pj. Bupati Sukamara menyampaikan dalam wawancarnya bahwa panen gabah beras pandan wangi sukamara hasil produksinya mencapai 500 ton, seusai pasca kemarau. Ini merupakan salah satu upaya Pemerintah dan kelompok tani untuk mengembangkan sektor pertanian dalam mengatasi krisis pangan. Sektor pertanian ini merupakan ekonomi nasional yang sangat strategis dan penting dalam meningkatkan perekonomian Kabupaten Sukamara.

Dan harapan beliau ini akan terus berlanjut pada persiapan penanaman padi selanjutnya agar produksi terus meningkat di sektor-sektor pertanian ini. Karena atusias para petani saat panen memberikan kegairahan dalam terus melakukan produksinya dan Sukamara akan menjadi lumbung pangan untuk mencukupi kebutuhan pangan di Kabupaten Sukamara, yang nantinya bisa lebih berkembang untuk berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

[Media Center Diskominfosandi]

Pj. Bupati Sukamara Dr.H.Kaspinor,SE.,M.Si membuka acara sosialisasi inventarisasi dan verifikasi penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan (PPTPKH) pada hari Rabu (20/03/2024) di Aula Kantor Bupati Sukamara di hadiri Setda Sukamara, Kadis Kehutanan Prov. Kateng/mewakili, Kakanwil BPN Kalteng/mewakili, Kadis PUPR Prov. Kalteng/mewakili, Kepala Lingkungan Hidup Prov. Kalteng/mewakili, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Palangkaraya, Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Kalimantan, Kepala OPD Sukamara, Camat, Lurah dan tamu undangan.

Pj. Bupati Sukamara dalam menyampaikan sambutannya dalam rangka penataan kawasan hutan berkaitan dengan Keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan areal hutan di wilayah Kalimantan Tengah yang implemantasinya berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan, nawacita Presiden RI dalam hal pengembangan wilayah, dan Program kerja prioritas pembangunan nasional terkait dengan objek pemukiman, lahan garapan masyarakat, fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang masih berada dalam kawasan hutan.

Lanjutnya beliau mengatakan bahwa kepastian hukum kepemilikan aset/lahan adalah hak azasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan. Secara khusus permasalahan di wilayah kabupaten sukamara terindentifikasi lokasi pemukiman atau lahan garapan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang terdapat di dalam kawasan hutan, sehingga diperlukan solusi dan kebijakan yang sesuai dalam penyelesaian melalui kegiatan PPTPKH yang sedang berproses. Kemudian data dan kajian kebijakan yang tidak sederhana yang nantinya diinventarisir dan diproses sesuai dengan norma standar peraturan dan ketentuan yang berlaku, Dalam rangka mensukseskan kegiatan PPTPKH ini ada beberapa hal harus disiapkan yaitu, akan ada perangkat daerah yang menjadi leading sektor penyelesaian, dan semua dokumen permohonan Kabupaten Sukamara kepada tim inver PPTPKH secara komplit memenuhi standar serta perlunya koordinasi dan share data antar instansi di Kabupaten dan Provinsi akan menjadi faktor sebagai penentu keberhasilan.

[Media Center Diskominfosandi]

Pj. Bupati Sukamara Dr. H.Kaspinor,SE.,M.Si menghadiri acara penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Sukamara akhir tahun anggaran 2023 pada hari Senin (18/03/2024). Kegiatan yang diselenggarakan di Aula Sidang DPRD Sukamara yang dihadiri oleh Forkopimda, Pimpinan Partai Politik Sukamara, Staf Ahli Bupati Sukamara, Asisten Sekretaris Daerah Sukamara, Kepala OPD Sukamara, Kepala Instansi Vertikal Sukamara, Camat, Pimpinan Perbankan dan BUMD Sukamara.

Dalam sambutannya Pj. Bupati Sukamara menyampaikan agenda rutin tahunan LKPJ secara transparan dan akuntabel kepada DPRD berdasarkan pada amanat Peraturan Perundang-undangan. Dalam laporan tersebut beliau menyebutkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sukamara pada tahun 2023 berdasarkan data dari BPS Sukamara berada pada angka 5,64 persen. Prestasi ini merupakan hasil dari kontribusi bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Namun beliau juga menyebutkan tentang pertambahan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sukamara pada tahun 2023 yang mengalami peningkatan kenaikan sebesar 0,24 %.
Pj. Bupati Sukamara menjelaskan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sukamara yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun pada sektor kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak.

Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut juga dicapai beberapa prestasi yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara berkaitan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum yaitu dengan meraih predikat Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) selama 11 kali berturut-turut dari BPK RI terhadap laporan keuangan sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2022.
Pemerintah Kabupaten Sukamara juga berhasil mencapai peringkat terbaik atas kinerja dan komitmen dalam capaian realisasi APBD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah tahun anggaran 2023 dari Gubernur Kalimantan Tengah, peringkat pertama kategori Pemda berkinerja terbaik dalam akselerasi penyaluran dana desa tahun 2023, reformasi birokrasi yang naik dari tahun 2022 sebesar 47,36 menjadi 62,47 pada tahun 2023.

[Media Center Diskominsandi]

Pj. Bupati Sukamara Dr.H.Kaspinor,SE.,M.Si menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) mengusung tema ”Kolaborasi Pemerintah Daerah dan Ibu Kota Nusantara untu mewujudkan Kota Dunia untuk semua ” di Hotel Kempinski Jakarta hari Kamis (14/03/2024) dihadiri seluruh walikota dan Bupati seluruh Indonesia.
Pj. Bupati Sukamara yang hadir pada saat itu dalam wawancaranya kepada insan pers menyampaikan perlunya pertumbuhan ekonomi daerah sebagai daerah penyangga. Hal tersebut perlu cepat dibenahi karena apabila tidak cepat untuk dibenahi akan berdampak tidak menutup kemungkinan pada masalah-masalah sosial, masalah kesenjangan baru.

Dengan hadirnya semua ini akan meletakan pada persamaan satu persepsi tentang tata cara pandang pentingnya sebuah ibu kota Nusantara, yang dihadapkan pada tantangan sumber daya manusia yang akan dialokasikan dan mungkin juga dihadapkan pada apartur sipil negara kedepan. Hal ini bertujuan untuk kepentingan bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dalam pemerataan, dengan mengurangi kesenjangan sebagai keseimbangan dalam menjembatani sebuah kebersamaan menghadapi moderenisasi dan globalisasi kedepan. Dan perlu mampu beradaptasi dengan lingkungan global yang berubah dalam menuju negara modern yang perlu untuk dipersiapkan. Dengan persiapan ini memerlukan konsep yang besenergi satu dengan yang lainnya, baik secara kelembagaan, pendekatan kultur termasuk pendekatan pendidikan dan tantangan kedepan yang dibangun secara bertahap.

[Media Center Diskominfosandi]