Dinsos PMDPP-PA Sukamara Gelar SIGA 2019

DINAS Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PMDPP-PA) Sukamara menggelar Pembentukan Forum Data dan Pelatihan Sistem Informasi Data Terpilah Gender Dan Anak (SIGA) Kabupaten Sukamara 2019. Kegiatan dilaksanakan di Aula Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sukamara, Kamis (20/6).

Wakil Bupati (Wabup) Sukamara, H. Ahmadi, SH dalam sambutannya mengatakan isu gender dan anak selama ini kurang diperhitungkan dalam berbagai proses kebijakan pembangunan. Hal ini terjadi karena ketersediaan data terpilah kurang memadai, padahal data dan informasi merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pembangunan yang digunakan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, implementasi sampai dengan evaluasi program atau pengukuran pencapaian kinerja pembangunan.

“Karenanya data dan informasi ini sangatlah dibutuhkan sebagai suatu bahan masukan dalam melakukan perencanaan pembangunan di semua bidang, tidak terkecuali pada pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dengan demikian data terpilah gender dan anak tidak hanya menjadi kebutuhan dan perhatian instansi terkait saja namun menjadi bagian penting dalam pengelolaan data di seluruh lintas sektor,” kata Wabup.

Data terpilah adalah data berdasarkan jenis kelamin, berupa data kuantitatif atau data kualitatif yang dikumpulkan dan dipresentasikan berdasarkan jenis kelamin laki – laki dan perempuan, anak laki – laki dan anak perempuan. Data terpilah menggambarkan peran, kondisi umum dari laki – laki dan perempuan dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat yang meliputi politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan lain-lain.

Data gender dan anak menjadi elemen pokok bagi terselenggaranya Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pemenuhan hak laki-laki, perempuan dan anak diberbagai bidang pembangunan. Dengan dilaksanakannya acara Wabup berharap agar data gender dan anak dapat menjadi media bagi seluruh OPD dan instansi vertikal untuk bersinergi terkait data-data terpilah yang berkaitan dengan isu gender yng selanjutnya menjadi dasar bagi dinas dan instansi vertikal dalam merencanakan kegiatan atau program yang responsif gender.